Salah satu topik pembahasan dalam pertemuan monev ini, yakni disampaikan
Kepala Satuan Tugas III Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK RI, Adlinsyah Malik Nasution mengatakan, bahwa upaya pencegahan penyalahgunaan anggaran di tingkat Pemerintah Daerah (Pemda) harus diikuti oleh masing-masing pejabat maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan komitmen dan integritas yang kuat.
Monev ini dilaksanakan untuk Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi, dimulai dari Pemerintah Provinsi Jambi selanjutnya akan dilaksanakan untuk seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi.
“Ada perkembangan baru dari rencana aksi yang telah ditandatangani oleh Bapak Gubernur Jambi, akan ada penambahan beberapa hal diluar yang sifatnya reguler, khususnya pada sektor strategis terkait dengan penerimaan daerah,” ujar aldiansayah
, ada 2 sektor strategis yang akan menjadi fokus tim Korsupgah KPK dan KPK akan membantu Provinsi Jambi. Salah satunya adalah terkait penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi seperti yaitu, pajak kendaraan bermotor,cukai rokok dan pajak bahan bakar minyak.
, ada 2 sektor strategis yang akan menjadi fokus tim Korsupgah KPK dan KPK akan membantu Provinsi Jambi. Salah satunya adalah terkait penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi seperti yaitu, pajak kendaraan bermotor,cukai rokok dan pajak bahan bakar minyak.
“Intinya KPK akan mendampingi Pemerintah Provinsi Jambi dalam penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi ini yang nantinya apabila dilaksanakan dengan baik, akan meningkatkan penerimaan daerah bagi Provinsi Jambi,”
Lebih lanjut,aldiansyah mengatakan sektor strategis kedua yang akan menjadi fokus KPK adalah Sumber Daya Alam (SDA) yang ada pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, karena Provinsi Jambi menjadi salah satu pertimbangan oleh Pusat, khususnya masalah pertambangan. Masalah pertambangan ini meliputi izin-izin tambang yang telah dicabut, atau hal lainnya dari pengusaha tambang terkait aktivitas di pertambangan ini.
“Selain dari pertambangan, sektor SDA lainnya yaitu ada pada hutan, perkebunan, dan kelautan yang akan menjadi fokus Korsupgah KPK dalam rangka kolaborasi optimalisasi penerimaan daerah. Di samping itu, KPK juga akan masuk pada sektor kesehatan yang merujuk pada fungsi pelayanan dasar masyarakat,” ujar aldiansyah
aldinsyah menggatakqn selain 2 sektor strategis yang menjadi fokus Korsupgah KPK, sektor pendidikan dan infrastruktur akan mendapatkan perhatian dan akan dilihat dari proses awal hingga akhirnya, sehingga semua berjalan dengan baik.
“Penambahan program sektor strategis ini bukan hanya dilakukan di Provinsi Jambi saja, tetapi telah dilaksanakan di seluruh provinsi yang ada di Indonesia,
"Tapi kami akan membangun sistem yang kuat antara sumber daya manusia (SDM) dan komitmen, akan tetapi untuk komitmen memang tidak bisa di ukur
Lanjut Adlinsyah, KPK sangat cermat dalam mengawasi proyek di sektor-sektor strategis yang rawan dikorupsi seperti hanya di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan Unit Layanan Pelelangan. (tim)
Lanjut Adlinsyah, KPK sangat cermat dalam mengawasi proyek di sektor-sektor strategis yang rawan dikorupsi seperti hanya di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan Unit Layanan Pelelangan. (tim)
sumber: haluan
Previous
« Prev Post
« Prev Post
Next
Next Post »
Next Post »