Oleh YURNALDI
Wartawan Utama, Penulis Buku Jurnalisme Kompas (2013)
Hoax kata orang, hoax pula kata wa’ang. Ini ungkapan yang mungkin pas sebagai sebuah catatan pada Hari Pers Nasional 2017. Bentuk dari kelatahan menilai sebuah berita, yang membuat wartawan tersudut. Yang menilai hoax tentu kalangan pejabat yang merasa dirugikan karena pencitraan dirinya yang telah dibangun seelok mungkin menjadi rusak, akibat berita yang membuat dadanya sesak.
Contoh kasus, berita mengejutkan dari Padang Pariaman. Berita derita janda miskin tujuh beranak tidur di tenda. Belakangan media massa di Sumatera Barat melaporkan kondisi Asnimar (36), di Korong Duku Banyak, Nagari Balah Aie, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Keseharian Asnimar memulung dibantu tiga anaknya yang putus sekolah. Jangankan biaya untuk sekolah, untuk kebutuhan makan saja susah dia dapatkan, sehingga anak-anaknya hanya makan nasi putih dengan garam saja.
Ketika pejabat sejumlah daerah sibuk berpesta pora dengan perolehan piala Wahana Tata Nugraha (WTN), pariwara yang penuh puja-puji prestasi, masih ada satu-dua wartawan yang naluri jurnalistiknya boleh dikatakan luar biasa. Luar biasa, karena ketika kecenderungan pemberitaan lebih banyak kategori berita “halo-halo” atau “berita air liur” yang informasinya dari seorang pejabat tanpa ada penggalian informasi lebih dalam, konfirmasi, cek dan ricek dari apa yang dikatakan pejabat tersebut, tiba-tiba ada berita yang membuat pembaca terharu, bersimpati dan akhirnya menimbulkan rasa empati pembaca.
Bagi pejabat, berita seperti itu bukan membuatnya sadar diri dan introspeksi diri akan kelalaian dari tanggung jawabnya, melainkan buru-buru membantah dan menilai berita itu bohong atau hoax. Sikap seperti ini tentu saja aneh. Seharusnya, sebelum merespon sebuah pemberitaan secara gegabah, semestinya para pejabat turun langsung mencek ke lapangan. Dan jika berita itu benar, tak ada ruginya menyampaikan terimakasih kepada sang wartawan yang menulis berita atau kepada medianya dan minta maaf atas kelalaian memberikan perhatian kepada keluarga miskin yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya.
Dan kalau berita itu benar, langsung ambil tidakan cepat sembari melakukan koordinasi dengan berbagai pihak; bagaimana mempersamakan program lintas dinas/instansi untuk membantu janda miskin yang sudah seharusnya mendapat bantuan sedari dulu.
Berita Harus Dicari
Dari hasil jajak pendapat Kompas, setidaknya delapan dari 10 responden (84 persen) masih menjadikan media massa yang memproduksi karya jurnalistik sebagai sumber informasi yang paling sering digunakan. Hanya sekitar 15 persen yang memilih media sosial.
Dalam soal kepercayaan, koran cetak menonjol di antara media lain. Hanya 6,4 persen responden yang menjadikan media cetak ini sebagai sumber informasi yang paling sering dipakai, tetapi terkait kepercayaan akan kebenaran berita yang disajikan angkanya bertambah dua kali lipat lebih (14,2 persen). Sebaliknya, media sosial, termasuk grup percakapan seperti Whatsapp, justru tertinggi penyusutannya, dari 15 persen menjadi 8,9 persen (baca Kompas edisi Senin 6 Februari 2017, halaman 5).
Ketika tingkat kepercayaan masyarakat kepada media massa masih tinggi, seharusnya ini menjadi tantangan dan sekaligus peluang untuk menyajikan informasi yang benar-benar menjadi kebutuhan pembaca. Berita yang menjadi informasi yang menyenangkan bagi suatu pihak, boleh-boleh saja ada tapi sejauh pengamatan saya, sangat minim konfirmasi dan menguji data dan faktanya dengan suatu hasil penelitian, misalnya.
Pada saat pejabat mengungkapkan, misal, bahwa kemiskinan di daerahnya berhasil dientaskan, seharusnya sang pejabat diburu dengan berbagai pertanyaan. Seperti apa gambaran kemiskinan yang menurut dia berhasil itu, apa kriterianya, dan mana contoh nyatanya. Mana warga yang sebelumnya masuk kategori miskin dan sekarang sudah tidak masuk kategori miskin itu, siapa orangnya, di mana tinggalnya dan banyak hal lain yang harus dipertanyakan.
Sebagai wartawan yang profesional, informasi sepihak dari narasumber tentu belum patut diturunkan sebelum diperoleh data pembanding dari sumber lain, semisal ada penelitian terbaru soal kemiskinan oleh dosen dan peneliti di perguruan tinggi atau lembaga kajian. Pandangan dan penilaian para ahli juga patut dimintai atas pernyataan dan penilaian seorang pejabat. Saya yakin, besoknya akan turun laporan/berita yang menarik, mendalam dan mungkin saja menginspirasi.
Lalu yang menjadi pertanyaan, masih banyakkah wartawan dewasa ini yang mau bekerja keras untuk kemudian menyajikan berita yang mungkin ingin diketahui pembacanya? Bagaimana kondisi gizi buruk di Padang Pariaman, kalau berita itu dipicu dari kondisi anak Asnimar, janda yang menjadi trending topic di Sumbar seminggu terakhir, yang mengalami gizi buruk? Kalau kasus gizi buruk ini dibongkar dan didalami wartawan, informasinya dikejar ke puskesmas pembantu dan puskesmas, dan dari rumah ke rumah, maka bisa jadi berita lokal ini menjadi heboh nasional, sebagaimana yang pernah saya ungkap tahun 1998 lalu. Kasus gizi buruk di Sumatera Barat, ketika itu, membuat heboh nasional sehingga daerah lain juga membongkar kasus gizi buruk yang selama ini “disembunyikan”, tidak untuk diberitakan.
Apalagi di era keterbukaan informasi publik, setelah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan, semua warga punya hak untuk tahu dan memperoleh informasi dari badan publik. Tidak ada lagi informasi yang harus ditutup-tutupi, kecuali sebagaimana yang diatur pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008. Jika informasi ditutupi para pejabat, sang pejabat bisa disengketakan dan “dimejahijaukan” di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.
Harapan Terhadap Pers
Walaupun informasi dan fakta yang diperoleh wartawan di lapangan sebagai sebuah kebenaran, namun dalam etika jurnalistik tidak sertamerta hal itu bisa diberitakan langsung. Berita yang diturunkan harus lengkap dengan konfirmasi dengan harapan informasinya menjadi jernih, tidak menimbulkan persoalan baru yang ujung-ujungnya wartawan dinilai tidak bekerja secara profesional.
Sejak satu warsa belakangan ada kecenderungan wartawan memberitakan dulu informasi yang didapat, konfirmasi (jadi berita) kemudian. Hajar dulu, konfirmasi berita lain. Itu pola yang umum banyak terjadi sekarang. Tatkala opini di mata pembaca sudah terbentuk, baru besoknya muncul berita yang menjelaskan duduk soal dari informasi yang sudah diberitakan itu.
Jika sebuah berita dinilai merugikan, mau tak mau pejabat memberikan hak jawab setelah itu. Cara seperti ini tentu membuat hubungan kemitraan wartawan dengan pejabat menjadi tidak elok. Kadang, bukan tidak mungkin ada maksud tertentu dari wartawan untuk menurunkan berita tanpa konfirmasi. Akan tetapi, apapun apalasannya, sesuai kode etik jurnalistik, setiap berita yang diturunkan sudah harus ada konfirmasinya sekaligus. Tugas redakturlah untuk mengingatkan wartawan, agar beritanya dilengkapi dulu dengan konfirmasi agar laik berita.
Jika kita mencermati hasil “Jajak Pendapat Kompas”, 6 Februari 2017, harapan utama terhadap pers/media massa nasional di masa depan adalah menjadi rujukan berita yang benar bagi masyarakat (45,65 persen), memperhatikan dan mengangkat masalah/nasib rakyat kecil (20,07 persen), menjaga kedamaian dan tolerasi di tengah keberagaman bangsa (15,15 persen), memberikan solusi atas masalah-masalah bangsa (12,96 persen), mengkritik kinerja pemerintahan (pemerintah, DPR, DPD, dan lain-lain) 5, 11 persen.
Hasil jajak pendapat ini bisa menjadi masukan berharga dan modal dalam mengelola pemberitaan ke depan. Selamat Hari Pers Nasional!
